Surabaya (prigibeach.com) - Masih banyaknya jumlah keluarga miskin (gakin) di Jatim memaksa pemprov menanggung utang miliaran rupiah untuk biaya pengobatan mereka atau jaminan kesehatan daerah (jamkesda) 2009.Data di Dinkes menyebutkan, tahun lalu untuk meng-cover biaya pengobatan gakin, pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masuk kuota dianggarkan dana APBD Rp 64 miliar. Ternyata, biaya pengobatan di lima RS milik pemprov, yakni; RSUD Dr Soetomo, RSU Haji Sukolilo, RSU Jiwa Menur, RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dan RSUD Dr Soedono Madiun, mencapai Rp 176 miliar atau terjadi pembengkakan hingga Rp 112 miliar. "Pembengkakan alokasi anggaran itu disebut sebagai utang dan itu harus dibayar pemprov," ujar dr Pawik Supriadi, Kadinkes Jatim, Senin (8/2). Menurut Pawik, pembengkakan biaya terjadi akibat banyaknya pasien pemilik SKTM yang masuk kuota maupun tidak yang langsung berobat dan dirujuk ke RS pemprov, sehingga RS terlihat seperti puskesmas raksasa. Karena berobatnya di RS pemprov, maka biaya pengobatan diklaimkan ke pemprov semua. "Padahal mestinya kan tidak seperti itu, harus ada dana sharing dari pemkab/pemkot. Selain itu, harusnya tak semua sakit yang diderita dibawa berobat ke RS pemprov,"jelasnya. Agar hal yang sama tidak terulang, untuk tahun ini, dari Rp 341 miliar dana jamkesda, 50 persen ditanggung pemprov dan sisanya ditanggung bareng 38 kabupaten/kota. Khusus dana sharing kabupaten/kota, tergantung jumlah gakin yang masuk dalam jamkesda. "Sistem klaim pembayaran yang sebelumnya di RS diubah langsung diklaimkan ke Dinkes," imbuh Pawik. Khusus anggaran untuk menutup utang Rp 112 miliar, Pawik berharap, dalam perubahan APBD 2010 nanti dananya dialokasikan dan didok DPRD Jatim. Anggota DPRD Jatim, Imam Ghozali Aro, mengaku tidak mempermasalahkan utang Rp 112 miliar yang harus ditanggung pemprov. Selama peruntukannya benar-benar untuk meng-cover biaya pengobatan orang miskin, pihaknya tidak mempermasalahkan. "Namun, jika anggarannya tidak sesuai peruntukan, ya harus diusut lebih dulu apa benar tunggakan sebesar itu memang untuk jamkesda," tegasnya. Hal itu perlu dilakukan, kata Iga - panggilan Imam Ghozali Aro, karena fakta yang terjadi tidak sesuai apa yang selama ini digembar-gemborkan Gubernur Jatim Soekarwo bahwa jumlah orang miskin di Jatim turun, tapi faktanya alokasi dana untuk kebutuhan orang miskin malah membengkak. "Ini bukti kalau terjadi pendataan yang salah. Atau memang sengaja angka gakin ditekan supaya terlihat kemiskinan di Jatim jumlahnya menurun," tandas politisi PKNU ini.nuji/sol | 
